Warga Desa Bakungan Stop Aktivitas Perusahaan

kukarnews.com,LOA JANAN – Ratusan warga Desa Bakungan, Loa Janan, Kukar menggelar aksi protes terhadap perusahaan batubara PT Mahaguna Karya Indonesia (MKI) yang merupakan Sub Kontraktor PT Multi Harapan Utama (MHU) untuk menghentikan kegiatan land clearing di atas kebun karet milik warga setempat, Senin (16/10).

Hal ini disebabkan karena pihak perusahaan hingga saat ini belum memproses ganti rugi tanam tumbuh lahan milik warga, namun puluhan hektar lahan yang berisikan kebun karet, dan buah tersebut sudah rata dengan tanah.

Dipimpin oleh Kepala desa Bakungan Muhammad Afrizal, sekitar pukul 09.00 Wita, masyarakat bergerak menuju salah satu posko milik perusahaan. Mereka meminta penghentian aktivitas alat berat di lokasi tersebut, sebelum adanya kejelasan terkait ganti rugi tanam tumbuh.

Kades Bakungan M. Amrizal menjelaskan, di wilayah desa Bakungan terdapat banyak perusahaan batubara seperti PT Indo Perkasa, PT Rinjani, dan PT Mahakam Indah Jaya, namun meski berdekatan dengan aktivitas tambang, hubungan antara warga setempat dengan perusahaan cukup baik, termasuk proses ganti rugi lahan serta tanam tumbuh. Baru PT MKI inilah yang bermasalah dengan warga terkait penggarapan lahan, dimana proses tanam tumbuh belum selesai dilakukan.

“Banyak warga yang melaporkan bahwa telah terjadi penggusuran lahan mereka, mereka berharap pihak perusahaan mengganti rugi lahan yang merupakan sumber pendapatan mereka,” kata Amrizal

Sebelumnya pernah dilakukan beberapa kali mediasi setelah terjadinya penggusuran, dimana perusahaan menawarkan ganti rugi sebesar Rp. 20 juta / hektar, namun warga menolak sebab lahan yang digusur dengan luasan total mencapai 100 hektar tersebut, sebagian besar merupakan kebun karet yang telah dikelola sejak tahun 1967 dan hingga saat ini masih produktif, sehingga nilainya jauh lebih tinggi daripada yang ditawarkan.

Selain itu juga terjadi permasalahan antara PT. MKI dengan PT. Indo Perkasa, dimana perusahaan batubara tersebut telah disurati oleh pihak manajemen PT. MKI agar melakukan pengosongan areal stokfile dan jetty, padahal sejak tahun 2013, PT Indo Perkasa sudah menjalin kontrak ijin kolaborasi terkait penggunaan lahan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki PT Multi Harapan Utama (MHU).

“Setahu kami, pihak PT MKI merupakan sub kontraktor dari PT. MHU, dan bukan dari pemegang izin pertambangan. PT. MHU yang memiliki IPPKH, namun PT Indo Perkasa-lah yang melakukan pembebasan lahan milik warga di area tersebut,” jelas Firhan, Legal Eksternal PT Indo Perkasa.

Pihaknya pun mengaku heran lantaran keberadaan PT MKI sebenarnya tidak pernah ada dalam perjanjian kontrak. Tak hanya itu, pemegang IPPKH menurutnya adalah pihak PT MHU, bukan PT MKI.

“Ini merupakan perjanjian antara dua perusahaan, bukan antar personal,” tambahnya.

Ia berharap seluruh aparatur pemerintahan serta hukum bisa bertindak netral dalam mengeluarkan kebijakan sesuai aturan, sehingga masyaraat dan perusahaannya tidak menjadi korban.(rhi)